POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Keindahan Pulau Derawan dan Maratua  sebagai destinasi wisata bahari menjadi salah satu modal besar Kabupaten Berau untuk menjadikannya sebagai salah satu penopang ekonomi daerah di sektor pariwisata.

Hal ini menjadi salah satu pembahasan DPRD Berau dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), baru-baru ini.

Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong, menilai pengembangan pariwisata harus dibarengi dengan penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Sebab, keberhasilan sektor ini tidak cukup diukur dari banyaknya wisatawan yang datang, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat.

Pariwisata sendiri memiliki peluang untuk menggerakkan beragam kegiatan ekonomi. Mulai dari jasa transportasi laut, penginapan, kuliner, penyedia jasa wisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat tumbuh seiring berkembangnya aktivitas wisata.

Namun, peluang tersebut membutuhkan tata kelola yang baik. Tanpa dukungan infrastruktur, kepastian aturan, dan koordinasi pemerintah yang memadai, potensi wisata bahari dikhawatirkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu persoalan yang disoroti dalam RDP ialah keluhan mengenai keberadaan pengusaha speedboat dari luar daerah yang beroperasi di kawasan wisata Berau.

“Kami berusaha memperjuangkan apa yang menjadi keluhan masyarakat. Persoalan seperti masuknya pengusaha speedboat dari luar, abrasi, hingga kebutuhan para penyelam harus mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh OPD yang berkaitan,” ujar Rudi.

Menurutnya, keluhan masyarakat tersebut perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah juga perlu memastikan kegiatan usaha transportasi laut berjalan tertib dan memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pertumbuhan pariwisata seharusnya membuka peluang ekonomi yang lebih luas, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata.

Tidak hanya itu terkait infrastruktur memadai yang diperlukan untuk mendukung mobilitas wisatawan dan kegiatan usaha di kawasan wisata seperti pembenahan sarana pendukung perlu berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan juga menjadi pembahasan.

Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga memastikan kawasan wisata tetap terjaga dan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.

Karena itu Rudi mengingatkan pentingnya koordinasi  antar Lembaga Pemkab Berau dalam menangani berbagai persoalan pariwisata di Kabuaten Berau.

Menurutnya, pengembangan sektor ini melibatkan banyak bidang sehingga tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta instansi terkait lainnya perlu berkoordinasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

“Kami ingin semua OPD memiliki visi yang sama. Jangan sampai Disbudpar berjalan sendiri, sementara persoalan di lapangan membutuhkan keterlibatan banyak pihak,” tegasnya.

Koordinasi tersebut dinilai penting agar program pengembangan pariwisata tidak berjalan sendiri-sendiri. Promosi destinasi, pembangunan infrastruktur, penanganan abrasi, dan pengelolaan kegiatan usaha perlu dirancang secara terpadu. Dengan pembagian tugas yang jelas, pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Selain persoalan transportasi laut dan abrasi, Rudi turut menyinggung kegiatan Live On Board (LOB), yakni wisata menggunakan kapal yang sekaligus menjadi tempat menginap selama perjalanan.

Menurutnya, kebijakan yang diterapkan di daerah lain, termasuk mengenai pengaturan dan retribusi kegiatan LOB, dapat menjadi bahan kajian bagi Pemerintah Kabupaten Berau untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, peluang tersebut perlu ditelaah secara cermat dengan mempertimbangkan dasar hukum, kewenangan pemerintah daerah, serta karakteristik kegiatan wisata bahari di Berau.

Kajian diperlukan agar kebijakan yang diterapkan nantinya tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga keberlanjutan industri pariwisata.

Di tengah berkurangnya DBH pertambangan, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu peluang yang patut diperhatikan. Derawan dan Maratua memiliki daya tarik alam yang dapat mendukung pertumbuhan berbagai usaha, tetapi potensi tersebut membutuhkan tata kelola yang terarah.

Disampaikan Rudi lagi, untuk itu Pemkab Berau perlu memastikan persoalan di lapangan tidak berhenti sebagai bahan pembahasan, melainkan ditindaklanjuti melalui langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pada akhirnya, tantangan pariwisata Berau bukan hanya membuat Derawan dan Maratua semakin dikenal wisatawan. Lebih dari itu, bagaimana potensi tersebut mampu menggerakkan ekonomi daerah, membuka kesempatan usaha bagi masyarakat lokal, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi kekuatan utama wisata bahari Berau. (sep/FN)